KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan tetap membuka layanan KB gratis di berbagai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) serta bidan praktik mandiri di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Masyarakat bisa mengakses layanan tersebut melalui 55 unit layanan KB, baik puskesmas, maupun rumah sakit negeri dan swasta di wilayah Kota Batik.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) setempat, Niken Soerwiatrini saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (5/8/2021). Ditambahkan, tidak semua bidan mandiri melayani KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
“Hanya yang sudah memiliki sertifikat kompetensi pelayanan KB MKJP saja. Jika belum, hanya (bisa) melayani jenis KB pil, suntik, dan kondom,” tutur Niken.
Ia menjelaskan, pihaknya menghentikan sementara program sosialisasi dan layanan jemput bola ke rumah warga. Sebagai gantinya, petugas lapangan memanfaatkan pesan elektronik atau media daring, untuk melakukan pendampingan dan memonitor ibu hamil dan pascapersalinan.
Menurutnya, program KB tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini juga memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga, baik ibu, bapak, maupun anak.
“Kendalanya, memang tidak sedikit masyarakat yang masih takut untuk datang ke fanyankes. Kami mengimbau masyarakat tidak perlu takut, sebab layanan yang diberikan sudah sesuai dengan prokes,” katanya.
Ditambahkan Niken, pihaknya saat ini tengah fokus menyasar ibu pascapersalinan. Pasalnya, kondisi pandemi Covid-19 sangat rentan bagi kesehatan ibu dan bayi. (*/cr1)
Sumber: aceh.siberindo.co
